DPRD Mempawah gelar Bimtek di Pontianak untuk membahas penyusunan APBD 2026 serta menyiapkan strategi menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
MEMPAWAH – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas di Pontianak, Senin (3/11/2025).
Kegiatan yang diikuti 35 anggota dewan bersama jajaran Sekretariat DPRD ini menjadi bagian dari persiapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Mempawah, Safruddin, menyampaikan bahwa materi Bimtek berfokus pada penyusunan dan pembahasan APBD 2026 serta pokok-pokok pikiran anggota dewan.
“Melalui Bimtek ini, kami memperdalam pemahaman tentang penyusunan anggaran agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Safruddin, salah satu isu penting yang dibahas dalam Bimtek adalah strategi menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kita akan mencari formulasi dan strategi yang tepat agar pembangunan tetap berjalan. Salah satunya dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mempawah, Maspupah, menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek merupakan bagian dari amanat Permendagri no 133 tahun 2017 dan mengalami perubahan dengan Permendagri no 6 tahun 2024.
“Bimtek ini merupakan yang terakhir di tahun anggaran 2025. Dalam setahun,” ungkapnya.
Maspupah menambahkan, kegiatan ini juga penting untuk menyatukan persepsi dan tata kerja antaranggota dewan yang berasal dari berbagai latar belakang. Tujuannya adalah untuk memahami lingkup fungsi, tugas dan kewenangan DPRD dalam menjalan tugas selaku wakil rakyat.
“Dengan pemahaman yang sama, pembahasan APBD 2026 dapat berjalan efektif dan sesuai mekanisme,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Mempawah telah menggelar rapat pembahasan di tingkat komisi dan akan melanjutkan ke rapat gabungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mempawah.
“Melalui pembekalan ini, anggota DPRD memiliki gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan APBD 2026, termasuk dalam menyikapi kebijakan pengurangan TKD,” katanya.
Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Roy, menjelaskan bahwa Bimtek ini menjadi bagian dari pembekalan bagi daerah dalam mempersiapkan penggunaan anggaran tahun 2026.
“Diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara maksimal, dengan fokus pada program prioritas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
