PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Mempawah menunjukkan keseriusannya dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Mempawah, Erlina, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (16/7).
Acara tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dan diikuti oleh para kepala daerah, termasuk pejabat instansi strategis seperti Bank Indonesia, OJK, dan BPKP Provinsi Kalbar. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya mendorong ekosistem keuangan daerah yang lebih modern dan efisien.
Bupati Erlina menegaskan, digitalisasi transaksi pemerintah bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, pelayanan publik yang efisien harus menjadi prioritas di era serba digital saat ini.
“Pemanfaatan teknologi dalam transaksi pemerintahan adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kami di Kabupaten Mempawah siap mendukung penuh percepatan digitalisasi keuangan daerah,” ujar Erlina dalam sambutannya.
Erlina juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk terus membangun sinergi. Ia berharap penerapan ETPD dapat menjangkau hingga ke tingkat desa, dengan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
“Kerja sama dan dukungan seluruh pihak akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan,” pungkas Erlina.
