Ketua Komisi I DPRD Mempawah Muhammad Guntur apresiasi peresmian gedung baru Kejari Mempawah oleh Kajati Kalbar sebagai simbol pelayanan hukum modern dan humanis.
MEMPAWAH – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah, Muhammad Guntur, memberikan apresiasi atas diresmikannya gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Ahelya Abustam, S.H., M.H., pada Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Raden Kusno, Kecamatan Mempawah Hilir, itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi, di antaranya Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, pejabat Forkopimda, serta jajaran Kejati Kalbar dan Kejari Mempawah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Mempawah, Muhammad Guntur, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Kejari Mempawah dalam memperkuat infrastruktur pelayanan hukum.
“Kami menilai pembangunan gedung baru ini bukan hanya peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga bentuk nyata komitmen Kejari dalam menghadirkan pelayanan hukum yang modern, transparan, dan humanis,” ujar Guntur.
Menurutnya, keberadaan gedung baru tersebut akan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah serta DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
“Kami di Komisi I DPRD Mempawah tentu siap mendukung setiap upaya yang mengarah pada penguatan sistem hukum dan pelayanan publik. Sinergi seperti ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum,” tambahnya.
Guntur juga menekankan bahwa semangat kolaborasi antara DPRD, Kejari, dan Forkopimda perlu terus dijaga agar penegakan hukum di Mempawah semakin berintegritas.
“Pelayanan hukum yang humanis harus terus dihadirkan, agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam setiap proses penegakan keadilan,” ujarnya.
Muhammad Guntur berharap agar semangat profesionalisme dan integritas yang ditunjukkan Kejari Mempawah dapat menjadi teladan bagi lembaga lain di daerah.
“Kami berharap Kejari Mempawah terus menjadi mitra strategis DPRD dan seluruh lembaga pemerintahan dalam memperkuat sistem hukum daerah yang adil, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
