Fraksi Demokrat DPRD Mempawah melalui ketuanya, Erdediawan, menegaskan pentingnya keseriusan Pemkab Mempawah dalam mengoptimalkan PAD lewat pajak, retribusi, dan pengelolaan aset sebagai langkah strategis menghadapi APBD 2026.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah harus lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Erdediawan, saat menyampaikan pandangan akhir terhadap penyusunan APBD Mempawah Tahun Anggaran 2026.
Erdediawan mengatakan, peningkatan PAD merupakan kunci utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama ketika bergantung pada dana transfer pusat semakin berisiko dan tidak stabil.
“Pemerintah Daerah harus lebih serius dalam mengoptimalkan PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset. Ini bukan hanya harapan Fraksi Demokrat, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan APBD 2026 berjalan maksimal,” tegas Erdediawan.
Menurut Fraksi Demokrat, sektor pajak daerah masih memiliki potensi besar untuk digarap lebih optimal. Modernisasi sistem pembayaran, penertiban wajib pajak, serta penguatan database perpajakan menjadi langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah daerah.
Erdediawan menambahkan, digitalisasi dan integrasi data sangat penting untuk meminimalkan kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Banyak potensi retribusi yang dinilai belum dikelola secara maksimal, baik pada sektor layanan publik, perizinan maupun pemanfaatan fasilitas umum.
“Jika retribusi ditangani secara profesional dan berbasis peningkatan layanan, penerimaan daerah dapat naik signifikan,” ungkap Erdediawan.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya pendataan serta pemanfaatan aset daerah. Banyak aset yang belum memberikan kontribusi optimal karena belum dikelola produktif atau bahkan belum dimanfaatkan sama sekali.
“Kami menyarankan agar aset yang menganggur diidentifikasi, dipetakan, dan dimaksimalkan melalui pola pemanfaatan maupun kerja sama yang menguntungkan daerah,” jelasnya.
Agar upaya peningkatan PAD berjalan efektif, Fraksi Demokrat meminta setiap perangkat daerah memiliki komitmen kuat dan berkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Sinergi antar-OPD, pengawasan ketat, serta evaluasi rutin menjadi kunci agar kebocoran pendapatan bisa ditekan dan potensi PAD dapat dioptimalkan,” tuntas dia.
