Ketua Fraksi PKB DPRD Mempawah, Razali, SH, menegaskan bahwa APBD 2026 harus dimaksimalkan karena berada pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045. PKB mendorong perencanaan presisi dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
MEMPAWAH – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mempawah, Razali, SH, menegaskan bahwa APBD Mempawah Tahun Anggaran 2026 harus dimaksimalkan karena memiliki posisi strategis dalam arah pembangunan daerah.
Razali menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sekaligus tahun kedua implementasi RPJPD 2025–2045. Karena itu, APBD 2026 bukan sekadar anggaran rutin, melainkan fondasi penting bagi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
“APBD 2026 tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Karena berada pada tahun kedua RPJMD dan RPJPD, anggaran ini harus mendorong percepatan pembangunan dan memastikan arah kebijakan daerah berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Menurutnya, pencapaian indikator RPJMD sangat bergantung pada strategi yang dijalankan pada tahun 2026. Untuk itu, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memperkuat kualitas perencanaan, memastikan pelaksanaan yang maksimal, serta meningkatkan pengawasan agar program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Perencanaan harus lebih presisi, pelaksanaan harus optimal, dan pengawasan harus ketat. Setiap anggaran harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
PKB juga menekankan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam mengawal kebijakan pembangunan. Razali berharap APBD 2026 mampu menjawab berbagai kebutuhan prioritas seperti layanan dasar, penguatan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan SDM.
“RPJPD 2025–2045 mengarah pada transformasi besar. Maka setiap kebijakan anggaran harus dipersiapkan dengan matang demi masa depan Mempawah,” tutup Razali.
