JAKARTA – Bupati Mempawah, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030. Dalam kepengurusan yang baru dikukuhkan tersebut, Erlina dipercaya mengoordinasikan bidang strategis yang berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (17/7), dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya posisi APKASI sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pusat, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Acara pengukuhan pengurus APKASI ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria. Selain itu, para kepala daerah dari seluruh Indonesia dan pejabat kementerian/lembaga juga hadir menyaksikan prosesi tersebut.
“Seluruh bupati agar mengedepankan integritas dan menjauhi praktik korupsi, seraya mengingatkan bahwa aparat penegak hukum semakin memahami modus-modus penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah,” kata Tito.
Mendagri Tito juga mengingatkan para kepala daerah mengenai peran krusial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat keuangan daerah. Ia mendorong penguatan BUMD sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka ruang investasi swasta yang lebih luas.
“BUMD adalah instrumen penting. Kita sedang bahas regulasi baru di DPR. Saya akan dorong di internal kementerian agar ada dirjen khusus yang menangani BUMD,” ujar Tito.
Sementara itu, Erlina menyampaikan rasa syukurnya atas amanah yang diterima. Menurutnya, jabatan ini bukan sekadar prestise, melainkan tanggung jawab besar dalam memperkuat peran perempuan di pemerintahan dan mengarusutamakan isu perlindungan anak di berbagai daerah.
“Ini bukan sekadar jabatan, tapi tanggung jawab untuk memastikan kebijakan daerah berpihak kepada perempuan dan anak. Saya siap menjalankan amanah ini secara maksimal dan inklusif,” ungkap Erlina.
Erlina menegaskan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan harus ditingkatkan agar program daerah menjadi lebih berkeadilan. Ia juga menilai APKASI harus menjadi ruang advokasi yang efektif dalam memperjuangkan berbagai persoalan kabupaten di tingkat pusat.
“Kami berharap APKASI dapat benar-benar menjadi wadah solutif, bukan sekadar organisasi seremonial. Isu PAD, penguatan UMKM, hingga layanan dasar di daerah harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
