MEMPAWAH – Pembangunan pergantian jembatan di Jalan Sungai Burung, Kecamatan Segedong, mendapatkan respon dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Riduan M Yusuf.
Jembatan yang dibangun di daerah konstituennya tersebut dinilai lambat. Hingga saat ini, pekerjaannya masih belum terselesaikan.
“Kita sangat apresiasi terhadap pembangunan jembatan tersebut, namun lambatnya pembangunan, berdampak negatif kepada masyarakat, ” jelas dia, saat ditemui media ini di ruang kerjanya belum lama ini.
Riduan mengatakan, dampak negatif tersebut diantaranya kondisi jalan di sekitaran jembatan mengalami kerusakan. Selain itu, dalam kondisi hujan lingkungan sekitar akan becek oleh lumpur dari tanah timbunan jembatan sementara yang terbawa oleh kendaraan.
Begitu pula jika kondisi cuaca panas, maka akan menghasilkan debu. Sehingga warga harus menutup bagian depan rumahnya menggunakan paranet agar meminimalisir debu yang masuk.
“Jadi dengan berbagai kondisi, maka akan berdampak ke lingkungan sekitar, warga harus sering mencuci kendaraannya karena berlumpur kalau musim hujan, begitupula kalau kondisi panas, debu akan naik ke rumah warga,” ucapnya.
Tak hanya itu, Riduan mengatakan pembangunan jembatan juga berdampak pada warga yang berjualan di sekitarnya. Karena jumlah pelanggan yang berkunjung sudah berkurang.
“Bagaimana orang mau singgah, kalau lingkungan sekitaran warung seperti itu, pemilik juga mengeluhkan, padahal sebelumnya warga yang melintas sering singgah untuk istirahat,” tuturnya.
Selain itu, Riduan melanjutkan, dampak pembangunan jembatan juga menjadi penyebab semakin tingginya air disaat banjir di kawasan segedong dan sekitarnya, sehingga berpengaruh terhadap pemukiman dan hasil pertanian warga.
“Hasil kebun dan pemukiman warga jadi tergenang air, karena parit di lokasi pembangunan dibendung,” ungkap dia.
Oleh sebab itu, Riduan berharap pemerintah mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana pembangunan, sehingga dapat segera terselesaikan dan tidak merugikan masyarakat.
“Segala sesuatu bentuk pembangunan pasti didukung, tapi kalau sampai merugikan masyarakat karena lambatnya pembangunan, ini yang tidak kita inginkan. Semoga kedepan bisa menjadi evaluasi pemerintah dalam memilih kontraktor pelaksana,” pungkasnya.
