Fraksi HPP DPRD Mempawah soroti penurunan TKD lebih dari Rp100 miliar. Choirussaib minta pemerintah evaluasi perencanaan dan memperketat prioritas belanja.
MEMPAWAH – Penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBD 2026 menjadi perhatian serius Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP) DPRD Kabupaten Mempawah. Juru bicara Fraksi HPP, Choirussaib, menegaskan bahwa kondisi ini harus segera direspons pemerintah daerah dengan evaluasi perencanaan dan pengetatan prioritas belanja.
Choirussaib menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami koreksi lebih dari Rp100 miliar, termasuk penurunan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut memicu penurunan alokasi anggaran pada sejumlah perangkat daerah.
“Beberapa perangkat daerah mengalami penurunan anggaran hingga belasan miliar rupiah. Ini menunjukkan ruang fiskal yang semakin sempit dan harus direspons dengan kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penurunan TKD bukan sekadar angka, tetapi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran. Menurutnya, belanja harus diarahkan secara lebih selektif dan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami mendorong Pemkab Mempawah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran. Di tengah penurunan kapasitas fiskal, setiap rupiah harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Choirussaib.
Fraksi HPP memastikan tetap mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar lebih realistis, efisien, dan adaptif terhadap dinamika fiskal daerah.
