Anggota DPRD Mempawah Tri Margono menegaskan optimalisasi PAD harus dilakukan secara digital, transparan, dan akuntabel tanpa membebani masyarakat kecil.
MEMPAWAH – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Tri Margono, menegaskan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara bijak tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membangun sistem pengelolaan pendapatan yang terbuka, digital, dan akuntabel, sehingga setiap potensi ekonomi daerah dapat dimaksimalkan secara efektif.
“Peningkatan PAD tidak boleh menjadi alasan untuk menekan rakyat kecil. Justru pemerintah perlu kreatif mengelola aset daerah secara transparan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Tri Margono, Sabtu (18/10/2025).
Dia menyoroti bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencerminkan inovasi dan keberlanjutan. Banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal, termasuk aset daerah yang belum produktif.
“Selama ini masih ada aset yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dengan pendekatan digital dan sistem terbuka, pemerintah bisa menekan kebocoran sekaligus meningkatkan efisiensi,” katanya.
Politisi tersebut menilai, penerapan sistem digital dalam pajak dan retribusi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kemandirian fiskal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
Tri Margono berharap, upaya optimalisasi PAD di Kabupaten Mempawah dapat diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil.
Dengan langkah-langkah tersebut, Tri Margono optimistis Mempawah bisa mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita ingin PAD naik, tapi tetap berpihak pada rakyat. Pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru yang inovatif dan berkeadilan,” tegasnya.
