Abdul Mutholib meminta Pemkab Mempawah memprioritaskan belanja daerah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
MEMPAWAH – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Abdul Mutholib, menegaskan pentingnya penyusunan belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap alokasi anggaran harus didasarkan pada skala prioritas agar program pembangunan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.
Menurutnya, perencanaan belanja daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dengan mengutamakan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Program yang dilaksanakan pemerintah hendaknya menjawab kebutuhan warga, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” demikian penekanan Abdul Mutholib.
Ia mengatakan, infrastruktur dasar masih menjadi salah satu sektor penting yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ketersediaan jalan yang layak, akses transportasi, serta sarana pendukung lainnya sangat memengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat.
Selain menunjang mobilitas warga, infrastruktur yang memadai juga berperan penting dalam memperlancar distribusi hasil usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Karena itu, Abdul Mutholib meminta agar pembangunan infrastruktur direncanakan secara matang dan terukur. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan setiap wilayah sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pemerataan pembangunan menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan anggaran. Dengan perencanaan yang tepat, alokasi belanja daerah diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi mampu menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.
Menurutnya, anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
