Fraksi HPP melalui anggota DPRD Mempawah, Tri Margono, menegaskan agar belanja daerah lebih berpihak pada kepentingan publik. Ia menyoroti dominasi belanja administratif dan mendorong prioritas pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
MEMPAWAH — Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi HPP, Tri Margono, menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai masih terlalu didominasi oleh kegiatan administratif. Ia menegaskan bahwa APBD harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Tri Margono, belanja daerah saat ini perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh agar tidak sekadar mengakomodasi rutinitas birokrasi. “Struktur belanja kita masih berat pada urusan administratif. Padahal, anggaran seharusnya lebih berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menyebutkan empat sektor utama yang wajib menjadi prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Fraksi HPP menilai sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika ada program yang tidak memberikan dampak nyata, maka harus dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif dan berkualitas,” tegas Tri Margono.
Fraksi HPP juga mendorong pemerintah daerah agar lebih selektif dalam merencanakan program, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas.
“APBD bukan hanya soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama,” pungkasnya.
