Fraksi Demokrat DPRD Mempawah mendorong Pemkab lebih inovatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
MEMPAWAH – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Mempawah menyoroti masih tingginya ketergantungan struktur pendapatan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah agar lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Mempawah dari Fraksi Demokrat, Erdediawan, mengatakan bahwa dominasi dana transfer pusat menandakan perlunya langkah nyata untuk memperkuat sumber pendapatan daerah yang lebih mandiri.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Pemkab perlu menggali potensi PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, optimalisasi PAD dapat ditempuh melalui pendataan wajib pajak yang akurat, penguatan sistem digital perpajakan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis kemudahan dan transparansi.
“Kalau sistemnya baik dan masyarakat percaya, kesadaran membayar pajak juga meningkat,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas sektor retribusi dengan menyesuaikan tarif yang relevan terhadap potensi ekonomi daerah tanpa memberatkan masyarakat.
Erdediawan, juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, banyak aset pemerintah yang belum dimanfaatkan optimal, padahal dapat memberi kontribusi besar bagi pendapatan daerah jika dikelola secara profesional.
“Aset yang mangkrak harus diinventarisasi ulang. Pemerintah juga bisa membuka peluang kerja sama dengan swasta, selama sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Dengan peningkatan PAD yang signifikan, Mempawah diharapkan bisa lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kemandirian fiskal dinilai menjadi ukuran penting keberhasilan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Fraksi Demokrat berharap, arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 akan berfokus pada inovasi, profesionalisme, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah.
“Jika PAD meningkat, ruang fiskal kita lebih leluasa untuk membiayai program prioritas masyarakat,” tegasnya.
