Fraksi Golkar melalui juru bicara Edi Cingkong menyoroti penyesuaian belanja daerah dalam APBD Mempawah 2026 akibat berkurangnya dana transfer pusat, dan mendorong efisiensi tanpa mengorbankan layanan publik.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mempawah menyoroti postur anggaran daerah tahun 2026 yang mengalami penyesuaian akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Juru bicara Fraksi Golkar, Edi Cingkong, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan belanja yang lebih efisien namun tetap berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam penyampaian pandangan akhir Fraksi Golkar, Edi Cingkong mengungkapkan bahwa belanja daerah setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) direncanakan sebesar Rp 1.005.603.261.335. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan tantangan fiskal yang perlu direspons dengan strategi pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan terukur.
“Berkurangnya dana transfer pusat memberikan dampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi keharusan, namun tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi harus diikuti dengan penataan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Edi Cingkong juga meminta agar Pemkab Mempawah memperkuat perencanaan, memperbaiki prioritas, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada program strategis yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, serta meminimalkan belanja yang tidak mendukung penguatan layanan publik,” tambahnya.
Fraksi Golkar berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah meski dalam keterbatasan fiskal, sekaligus tetap memastikan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
