MEMPAWAH – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mempawah menyampaikan laporan hasil kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD. Laporan tersebut dibacakan oleh juru bicara fraksi, Abdul Kadir, A.Md., yang menekankan pentingnya kegiatan reses sebagai bagian dari tugas konstitusional anggota dewan dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Abdul Kadir menjelaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan bentuk nyata dari peran DPRD dalam menyusun skala prioritas usulan masyarakat, menginformasikan capaian program yang telah dianggarkan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
“Melalui kegiatan reses ini, kami berupaya menghimpun sebanyak mungkin aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan program pemerintah daerah dapat direalisasikan secara tepat sasaran demi terwujudnya masyarakat Mempawah yang sejahtera,” ujar Abdul Kadir di hadapan peserta rapat paripurna.
Selama masa reses, Abdul Kadir menyebutkan anggota Fraksi Golkar berhasil menjaring ratusan aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan dan harapan warga di berbagai wilayah. Di antaranya, Safruddin A., S.P., M.P. menyerap sebanyak 65 aspirasi, diikuti oleh Edi Cingkong dengan 33 aspirasi, Hj. Sri Tuti Armalia, S.H. menerima 11 aspirasi, sementara Abdul Kadir sendiri mencatat 10 aspirasi. Anggota lainnya, M. Suhadi, S.H. menghimpun 7 aspirasi dan Sulastri, S.H. menerima 5 aspirasi. H. Ria Mulyadi, S.Sos juga turut menjaring aspirasi masyarakat sebanyak 5 aspirasi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Safruddin Asra, menekankan secara garis besar, aspirasi masyarakat yang masuk mencakup berbagai usulan prioritas pembangunan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih profesional, serta dorongan untuk memperkuat peran Fraksi Golkar dalam menjembatani kebutuhan warga.
“Kami Fraksi Golkar berharap agar seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mempawah, dan dapat direalisasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026,” kata dia.
Ketua DPRD Mempawah ini melanjutkan, Paripurna tersebut menjadi momentum penting bagi Fraksi Golkar untuk menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, serta memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
“Partai Golkar hadir untuk rakyat, sehingga aspirasi yang kami dapatkan menjadi tolak ukur untuk pemerintah dalam hal pembangunan yang berbasis kesejahteraan masyarakat,” tuntasnya.
