Fraksi Gerindra DPRD Mempawah mengapresiasi raihan opini WTP ke-10 berturut-turut dan menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Mempawah menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025. Fraksi menilai penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Abdul Mutholib, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mempawah yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Abdul Mutholib menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mempawah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, fraksi tersebut mengingatkan agar sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki.
Menurut Abdul Mutholib, keberhasilan pembangunan harus diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, masih terdapat berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang,” katanya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik. Namun, Fraksi Gerindra berharap capaian itu tidak hanya menjadi prestasi administratif, melainkan juga menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang kembali memperoleh dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI. Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD di masa mendatang,” tutur Abdul Mutholib.
Fraksi Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar menghasilkan kebijakan yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.
