Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan DPRD Mempawah menilai APBD 2026 bukan sekadar dokumen keuangan, tapi wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
MEMPAWAH – Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP) DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi cermin keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan Abdul Malik, S.H, selaku juru bicara Fraksi HPP, dalam rapat paripurna DPRD Mempawah yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (17/10/2025).
“APBD adalah instrumen kesejahteraan. Ia bukan sekadar angka, melainkan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” tegas Abdul Malik.
Fraksi HPP menilai target pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2026 masih belum optimal. Menurut mereka, pengelolaan pajak dan retribusi perlu dilakukan dengan inovasi agar lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil. Aset daerah harus dimanfaatkan dengan sistem digital yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi HPP mengingatkan agar struktur anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah, kata Malik, semestinya difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi HPP mendukung langkah efisiensi anggaran, namun mengingatkan agar efisiensi tidak mengorbankan layanan publik.
“Setiap anggaran harus tepat sasaran dan memberi hasil langsung bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Fraksi juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal, terutama melalui sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi HPP DPRD Mempawah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD dengan semangat kebersamaan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil demi tercapainya pembangunan yang adil dan merata di Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.
