Fraksi Gerindra DPRD Mempawah siap mengawal APBD 2026 agar anggaran daerah digunakan efisien, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abdul Mutolib, dalam penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Mempawah.
“Fraksi Gerindra siap mengawal APBD 2026 agar setiap program pemerintah daerah benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Abdul Mutolib.
Fraksi Gerindra menilai bahwa APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi dokumen keuangan, melainkan instrumen nyata untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal tanpa membebani masyarakat. Potensi di sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata disebut masih sangat besar untuk dikembangkan.
“PAD yang kuat menjadi kunci kemandirian daerah sekaligus penopang keberlanjutan pembangunan,” jelasnya.
Gerindra juga menekankan agar pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Mempawah. Infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.
“Dengan pemerataan pembangunan, masyarakat di seluruh wilayah bisa merasakan kehadiran negara secara nyata,” tutup Abdul Mutolib.
Fraksi Gerindra menyatakan persetujuannya agar Raperda APBD 2026 dibahas lebih lanjut dengan catatan semua saran fraksi dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.
