Ketua Fraksi Golkar DPRD Mempawah menyoroti temuan menu MBG diduga tidak layak di SMPN 1 Mempawah Hilir dan meminta evaluasi serta inspeksi dapur penyedia.
MEMPAWAH – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mempawah, M. Suhadi, SH, menyoroti temuan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak layak konsumsi dan diterima oleh siswa SMP Negeri 1 Mempawah Hilir, Senin (29/12/2025). Menu tersebut berupa roti yang diduga berjamur serta buah yang kondisinya tidak segar.
Suhadi menilai kejadian tersebut sangat disayangkan dan menunjukkan lemahnya pengawasan dalam proses penyediaan serta distribusi makanan ke sekolah. Menurutnya, penyortiran makanan seharusnya dilakukan secara ketat sebelum menu MBG dikirimkan kepada penerima manfaat.
“Ini sangat kami sesalkan. Jika proses penyortiran dilakukan dengan selektif sejak awal, makanan yang tidak layak seharusnya tidak sampai ke sekolah,” ujar Suhadi saat dikonfirmasi, Selasa (30/12/2025) siang.
Politisi yang akrab disapa Ateng ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang memiliki tujuan mulia untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tanggung jawab pengelola dapur dalam menjaga kualitas makanan.
“Kami mendukung penuh program MBG. Tapi jangan sampai karena kelalaian atau kecerobohan, justru membahayakan kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Suhadi juga menyampaikan rasa syukurnya karena makanan tersebut belum sempat dikonsumsi oleh siswa. Saat itu, sekolah masih dalam masa libur, sehingga menu MBG diambil oleh orang tua murid dan kondisi makanan dapat diketahui lebih awal.
“Alhamdulillah belum dimakan anak-anak karena masih libur sekolah dan diambil oleh orang tua. Dari situ bisa langsung diketahui kualitasnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Mempawah itu meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyiapkan menu MBG tersebut. Ia menekankan peran penting ahli gizi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kelayakan dan nilai gizi makanan.
“Di setiap dapur sudah ada ahli gizi. Ini seharusnya bisa dicek dan disaring dengan baik. Jangan hanya mengejar target distribusi, tapi mengabaikan kualitas,” katanya.
Selain evaluasi internal, Suhadi juga mendorong pihak berwenang untuk melakukan inspeksi dan penyelidikan terhadap dapur terkait agar standar operasional benar-benar dijalankan sesuai ketentuan.
“Perlu ada inspeksi dan penyelidikan agar kejadian serupa tidak terulang. Ini penting demi keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap program MBG,” pungkasnya.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh dapur MBG, baik yang telah beroperasi maupun yang akan berjalan ke depan, agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat maksimal dan aman bagi peserta didik.
