Fraksi HPP DPRD Mempawah mendorong Pemkab meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi pengelolaan aset, digitalisasi layanan, dan penguatan ekonomi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal.
MEMPAWAH – Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP) DPRD Kabupaten Mempawah menilai Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penilaian tersebut disampaikan setelah mencermati struktur pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang juga Ketua Fraksi HPP, Tri Margono, mengatakan capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 97,66 persen dari target merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, besarnya kontribusi dana transfer menunjukkan daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.
“Realisasi pendapatan daerah sudah sangat baik dan patut kita apresiasi. Tetapi, jika melihat komposisinya, lebih dari Rp880 miliar masih berasal dari pendapatan transfer, sementara PAD baru berada di kisaran Rp179 miliar. Ini menjadi catatan penting bagi kita bersama,” ujar Tri Margono.
Menurutnya, peningkatan kemandirian fiskal menjadi salah satu langkah strategis agar Kabupaten Mempawah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
Ia menegaskan, Fraksi HPP mendorong pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah terus berinovasi dalam mengoptimalkan PAD, baik melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, peningkatan pelayanan perpajakan daerah, digitalisasi pelayanan publik, maupun penguatan sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar,” katanya.
Tri menambahkan, pengembangan potensi ekonomi daerah harus menjadi perhatian serius karena dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Optimalisasi PAD bukan berarti membebani masyarakat dengan pungutan baru, tetapi bagaimana potensi yang ada dapat dikelola secara maksimal, transparan, dan profesional. Dengan demikian, kemampuan fiskal daerah akan semakin kuat dan pembangunan bisa berjalan lebih mandiri,” tambahnya.
Fraksi HPP berharap upaya peningkatan PAD menjadi agenda berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Mempawah sehingga struktur pendapatan daerah ke depan semakin seimbang dan tidak lagi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
