Fraksi PKB DPRD Mempawah meminta Pemkab mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD, serta memperkuat pengawasan serapan anggaran untuk mendukung efektivitas pembangunan.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mempawah meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset yang produktif, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan pengawasan terhadap serapan anggaran di setiap perangkat daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi PKB, Subandio, mengatakan rekomendasi tersebut lahir setelah Fraksi PKB mencermati seluruh rangkaian pembahasan, mulai dari pidato Bupati Mempawah mengenai laporan pelaksanaan APBD 2025, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, jawaban bupati, rapat komisi, pembahasan Badan Anggaran, hingga laporan hasil kerja Banggar DPRD.
“Fraksi PKB berpandangan masih ada ruang yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan aset daerah yang lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah,” ujar Subandio.
Ia menilai aset milik pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi perlu dikelola secara lebih profesional agar tidak menjadi aset yang kurang produktif. Dengan pengelolaan yang tepat, aset tersebut diyakini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Selain itu, PKB juga mendorong peningkatan kinerja BUMD agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Kami berharap BUMD mampu meningkatkan kinerja usahanya sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin besar. BUMD harus menjadi salah satu motor penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD. Menurut Subandio, pengawasan terhadap serapan anggaran perlu terus diperkuat agar setiap program dapat direalisasikan sesuai target.
“Pengawasan terhadap serapan anggaran perangkat daerah harus diperkuat. Dengan begitu pelaksanaan program pembangunan akan lebih efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Subandio menambahkan, Fraksi PKB mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
