SUI PINYUH – Sekolah Dasar (SD) Bunda Sungai Pinyuh tengah menghadapi krisis operasional serius. Jelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, belum ada solusi konkret yang ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi delapan siswa kelas enam yang masih bertahan.
Kepala Sekolah SD Bunda, Petrus Romy, mengungkapkan kondisi keuangan sekolah yang sudah lama memprihatinkan, namun mencapai titik kritis tahun ini. Bahkan, dirinya dan sang istri yang juga merupakan tenaga pengajar di sekolah tersebut, sudah tidak menerima gaji.
“Kalau mulai tidak sanggup itu sudah lama, tapi parahnya tahun ini. Saya angkat tangan. Sejujurnya saya dua tahun tidak digaji, dan sejak Desember tahun lalu istri saya juga tidak digaji,” ungkap Petrus, Jumat (11/7).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa legalitas sekolah tetap sah karena izin operasional masih berlaku dan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tetap berjalan.
“Hanya saja, kelanjutan kegiatan belajar mengajar sangat bergantung pada keputusan yayasan dan dukungan dari pemerintah,” ujar dia.
Dengan hanya tiga tenaga pengajar yang tersisa—termasuk kepala sekolah—kebutuhan biaya operasional diperkirakan sebesar Rp6 juta.
“Harapan saya ada solusi cepat dari pemerintah, terutama untuk honor guru. Karena ini menyangkut kelangsungan pendidikan anak-anak,” tutup Petrus Romy.
Sementara itu, Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi orang tua murid yang menginginkan delapan siswa kelas enam dapat melanjutkan pendidikan hingga lulus. Ia menegaskan bahwa pembiayaan operasional siswa yang tersisa akan diupayakan dari pemerintah, bukan dari iuran wali murid.
“Kalau urunan orang tua murid, ini bisa mencoreng dunia pendidikan kita. Karena pemerintah harus hadir dan menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk segera membantu penyelesaian persoalan ini.
“Makanya kita rapatkan bersama yayasan, orangtua murid, serta dinas pendidikan, agar menemukan solusi yang tepat,” ucapnya.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, Arpandi, menjelaskan bahwa permasalahan SD Bunda sudah berlangsung lama, termasuk minimnya penerimaan murid baru. Dalam dua tahun terakhir, sekolah ini tidak menerima siswa kelas 1 dan 2, yang berimbas pada menurunnya jumlah siswa secara keseluruhan.
“Pembinaan sudah dilakukan, tapi masalah internal dan berkurangnya siswa membuat sekolah sulit bertahan. Karena itu, delapan siswa kelas enam tetap difasilitasi untuk melanjutkan, sedangkan siswa kelas lain akan dimutasi ke sekolah sekitar,” jelas Arpandi.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk membayar honor guru di sekolah swasta.
“Meski begitu, bantuan bisa dialokasikan melalui Dana BOS, asalkan yayasan aktif mengajukan dan mengelola sesuai prosedur,” tuturnya.
Hingga kini, masa depan SD Bunda masih bergantung pada koordinasi lintas pihak, termasuk yayasan, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah, agar sekolah ini tetap mampu menuntaskan pendidikan para siswanya dengan layak dan bermartabat.
