MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis data.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Indeks Desa Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh pemerintah desa dan kecamatan se-Kabupaten Mempawah.
Bupati Mempawah, Erlina, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah, Rochmat Effendi, menekankan bahwa desa tidak hanya berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil, tetapi memiliki peran strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Pembangunan nasional tidak akan berjalan efektif tanpa penguatan di level desa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kondisi dan potensi desa menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Rochmat Effendi.
Indeks Desa, yang menjadi fokus utama kegiatan ini, dikembangkan dengan enam dimensi utama—layanan dasar, layanan sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui instrumen ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kondisi desa secara terstruktur dan obyektif, sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Indeks Desa bukan hanya alat ukur, tetapi juga panduan strategis dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari desa akan sangat menentukan keberhasilan program-program di tingkat kabupaten dan nasional,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, perangkat desa, serta camat dalam memahami metodologi dan pemanfaatan Indeks Desa. Diharapkan, sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan semakin solid dalam pengelolaan data dan implementasi program pembangunan.
“Dengan data yang kuat dan kolaborasi yang baik, desa-desa di Kabupaten Mempawah dapat tumbuh menjadi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera—sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Rochmat.
Sosialisasi Indeks Desa 2025 secara resmi dibuka dengan harapan menjadi titik tolak penguatan sistem informasi desa yang transparan, terintegrasi, dan pro-rakyat.
