H. Ria Mulyadi mengapresiasi dukungan Jepang melalui misi HADR dan tiga helikopter Chinook untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalbar.
MEMPAWAH – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, H. Ria Mulyadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Jepang dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dengan mengerahkan kapal kenegaraan JS Kunisaki yang membawa personel dan berbagai peralatan pendukung, termasuk tiga helikopter berat CH-47 Chinook.
Menurut Ria Mulyadi, kehadiran armada Jepang menjadi tambahan kekuatan penting, terutama untuk menjangkau lokasi karhutla yang sulit ditangani melalui jalur darat.
“Dukungan Pemerintah Jepang ini tentu sangat berarti. Penanganan karhutla membutuhkan kekuatan bersama, apalagi kondisi di lapangan cukup berat,” ujar Ria.
Ia menilai helikopter Chinook dapat membantu operasi pemadaman dari udara melalui water bombing sekaligus mendukung distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau.
“Dengan adanya dukungan peralatan seperti ini, kita berharap pemadaman di titik-titik yang sulit dijangkau bisa dilakukan lebih cepat dan efektif,” katanya.
Ria juga menyoroti karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat yang membuat penanganan karhutla tidak mudah. Api dapat merambat di bawah permukaan sehingga membutuhkan strategi dan peralatan khusus.
“Karhutla di lahan gambut memang memiliki tantangan tersendiri. Api bisa merambat di bawah permukaan dan sulit dipadamkan hanya dari atas,” jelasnya.
Selain kondisi gambut, keterbatasan sumber air juga menjadi kendala. Penyusutan debit sungai bahkan menyebabkan masuknya air laut ke sejumlah aliran sungai sehingga air menjadi asin.
Karena itu, Ria mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri dan BNPB dalam menentukan serta menangani titik-titik api.
“Koordinasi harus terus diperkuat. Setiap titik api yang terdeteksi harus segera ditangani agar tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Ria juga mengingatkan dunia usaha, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), agar ikut bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah yang dikelolanya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan dan masyarakat juga harus mengambil bagian dalam pencegahan maupun penanganan karhutla,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat serta dukungan internasional dapat mempercepat pengendalian karhutla di Kalimantan Barat.
“Yang paling penting sekarang adalah bergerak bersama dan cepat. Jangan sampai kebakaran meluas dan dampaknya semakin besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
