MEMPAWAH – Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Rabu (7/5).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan turut dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan BUMD dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Aria Bima menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengevaluasi persoalan konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.
“Tujuan kunjungan ini untuk mendalami isu-isu strategis terkait tata kelola BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan HGU, HGB, dan HPL di Kalimantan Barat,” ujar Aria Bima.
Ia menegaskan pentingnya memperoleh data faktual dan masukan langsung dari pemangku kepentingan daerah untuk dibawa ke pembahasan DPR.
Bupati Mempawah, Erlina, menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap isu-isu strategis daerah.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan perkembangan dan tantangan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD, sekaligus memperkuat sinergi dalam penataan aset dan lahan untuk kepentingan publik serta investasi,” kata Bupati Erlina.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berkomitmen meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD melalui pembenahan tata kelola, regulasi, dan peningkatan kapasitas SDM.
“Kita juga menyoroti pentingnya pengawasan bersama terhadap pemanfaatan lahan, agar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Pemkab Mempawah, lanjutnya, akan menindaklanjuti arahan dan rekomendasi dari DPR RI dengan langkah-langkah konkret di lapangan.
“Guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tuntasnya.
