MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mempawah, Didik Krismanto, mewakili Bupati Mempawah, Selasa (22/4) di Wisma Chandramidi, Mempawah.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Dandim 1201/Mempawah, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Provinsi Kalbar, Kepala DPKPP Mempawah, serta perwakilan Dinas Pertanian dari Kabupaten/Kota tetangga seperti Kuburaya, Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Sambas. Hadir pula narasumber dari Dinas TPH Provinsi Kalbar, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Wakorlak Satgas Swasembada Pangan Kodam XII Tanjungpura, serta peserta penyuluh pertanian secara daring.

Dalam sambutannya, Didik menegaskan pentingnya peran Kabupaten Mempawah sebagai bagian dari lumbung pangan Kalimantan Barat dalam mendorong peningkatan produksi padi secara nasional.

“Program LTT menjadi salah satu strategi kunci dalam mencapai target swasembada pangan. Namun, keberhasilannya tidak bisa dicapai tanpa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, para pemangku kepentingan, dan yang paling utama, peran aktif para petani,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi atas capaian tahun sebelumnya serta penyusunan rencana aksi yang lebih tajam dan terarah.

“Fokus kita bukan hanya memperluas area tanam, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha tani, ketersediaan air, benih unggul, dan akses pupuk yang mencukupi,” tambah Didik.

Pemerintah Kabupaten Mempawah, lanjutnya, terus mendukung sektor pertanian melalui berbagai program, seperti penguatan kelembagaan petani, penyediaan alat mesin pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Meski demikian, Didik mengakui berbagai tantangan masih membayangi, seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, regenerasi petani, serta fluktuasi harga hasil pertanian.

“Oleh karena itu, rakor ini harus menjadi ruang kolaborasi nyata, bukan hanya tempat menyusun rencana, tetapi juga memperkuat langkah konkret di lapangan,” tegasnya.