Fraksi Demokrat DPRD Mempawah dorong Pemkab tingkatkan inovasi PAD, efisiensi belanja publik, dan konsistensi perencanaan dalam APBD 2026.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mempawah memberikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Melalui juru bicaranya, Leopole Van Aert, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan realisasi anggaran, agar setiap kebijakan pembangunan dapat terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin agar penyusunan APBD tidak hanya administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Leopole saat rapat paripurna DPRD Mempawah, Jumat (17/10/2025).
Fraksi Demokrat menilai struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Untuk itu, mereka mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif.
“Kami mendorong Pemkab menggali potensi lokal melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan optimalisasi aset daerah secara transparan dan akuntabel,” jelas Leopole.
Ia menambahkan, penguatan PAD perlu disertai strategi jangka panjang agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
Dalam aspek belanja daerah, Demokrat menekankan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan efektif, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan infrastruktur dasar.
“Program seremonial harus diminimalkan. Fokuskan anggaran pada kegiatan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga meminta kejelasan strategi pengendalian risiko fiskal apabila terjadi defisit anggaran. Mereka menekankan agar pembiayaan diarahkan pada investasi produktif yang dapat memperkuat perekonomian daerah.
Selain itu, Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang perlu diakomodasi dalam APBD 2026, yakni penguatan infrastruktur dasar dan digitalisasi layanan publik, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta transparansi tata kelola dan partisipasi publik.
Di akhir pandangannya, Fraksi Demokrat menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda APBD 2026, dengan catatan bahwa seluruh masukan dari fraksi dapat dijadikan pertimbangan utama dalam penyempurnaan dokumen anggaran.
“Kami berkomitmen mengawal kebijakan fiskal daerah agar inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas dia.
