Fraksi Golkar DPRD Mempawah minta APBD 2026 disusun transparan, efisien, dan berkeadilan agar pemerataan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat.
MEMPAWAH – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Mempawah menekankan pentingnya pemerataan belanja daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Hj. Sri Tuti Armalia, SH, selaku Juru Bicara Fraksi Golkar, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Mempawah, Jumat (17/10).
Menurut Sri Tuti, APBD harus menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah secara menyeluruh.
“RAPBD 2026 perlu disusun dengan prinsip transparansi dan efisiensi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap pembahasan lebih lanjut Raperda APBD 2026, dengan harapan seluruh masukan fraksi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sri Tuti menambahkan, keberhasilan pembangunan bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Fraksi Golkar berkomitmen untuk mengawal agar APBD benar-benar berpihak kepada rakyat dan mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan,” tegasnya.
