Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Mempawah mendorong Pemkab meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan IPM, serta memperkuat akuntabilitas pembangunan.
MEMPAWAH – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Mempawah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah agar terus meningkatkan efektivitas program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang juga Ketua Fraksi Gerindra, M. Rois, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya berdasarkan capaian administrasi maupun realisasi anggaran.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah perlu dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, menekan pengangguran, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mempawah,” ujar Rois.
Ia mengatakan, ketiga indikator tersebut merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan seluruh program yang dijalankan memiliki target yang jelas, hasil yang terukur, dan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Selain itu, Rois menilai sinergi antarlembaga dan seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Kabupaten Mempawah yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” katanya.
Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor-sektor produktif yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kapasitas sumber daya manusia dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan IPM sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.
Rois menambahkan, akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan juga harus terus diperkuat melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Tujuan akhir dari seluruh kebijakan pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secara merata. Karena itu, efektivitas program harus terus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
